Debat Pembuka Pilkada Depok 2020, Paslon Nomor Urut 2 Idris-Imam Terlihat Kualitas dan Pengalamannya
kabardepok.co.id – Kualitas kontestan Pilkada Depok 2020 telah terlihat jelas saat Debat Publik Pembuka yang disiarkan langsung oleh iNews TV, Minggu (22/11/2020).
Dalam debat terbuka antar Paslon secara langsung (live) tersebut, tampak Paslon Nomor Urut 2 Idris-Imam lebih memahami tentang program pemerintahan pusat yang harus juga dilakukan oleh Pemerintahan Daerah. Paslon nomor 2 melontarkan pertanyaan terkait TPB, 100-0-100, APE & KUA-PPAS, namun Paslon nomor urut 1 tidak memahami istilah tersebut.
Dalam sesi debat terbuka antar paslon, Moderator Anisha Dasuki, memberikan kesempatan kepada Cawalkot dan Cawawalkot masing-masing untuk saling melontarkan pertanyaan dan menjawab serta menanggapinya.
Pada kesempatan itu, Cawalkot Depok Nomor 2 Mohammad Idris, menanyakan kepada Cawalkot Nomor Urut 1 Pradi Supriatna tentang TPB dan 100-0100, namun Cawalkot nomor 1 menjawabnya akan menaikkan PBB sedangkan 100-0-100 dijawabnya bahwa, janganlah melontarkan istilah-istilah yang tidak dikenal oleh masyarakat.
“Yang ditanyakan adalah TPB bukan PBB. Mengenai 100-0-100, istilah itu sangat dikenal oleh masyarakat miskin,” tutur Mohammad Idris.
Sedangkan saat debat terbuka antar calon wakil, Calon Wakil Wali Kota Depok Nomor Urut 2, Imam Budi Hartono (IBH) menanyakan kepada Calon Wakil Wali Kota Depok Nomor Urut 1 Afifah, soal mekanisme Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS).
“Banyak sekali program terkait masalah keuangan, sebenarnya ngerti tidak tentang proses KUA PPAS yang ada di Kota Depok. Yang kedua, saya ingin bertanya bagaimana ibu sebagai Calon Wakil Wali Kota mempertahankan dan meningkatkan APE,” tanya Imam.
Afifah justru menjawab, dengan membahas soal pembangunan yang tak merata, bahkan Kader PDI-P bicara melebar ke soal pendidikan.
“Dalam membangun SMA, kewajiban Pemerintah Kota Depok hanya menyediakan lahan, pembangunannya bisa ditanggung dari provinsi. Kota Depok punya 130 SD Negeri, tapi kita hanya punya 16 SMA dan 4 SMK,” ujar Afifah.
Jawaban Afifah, kontan membuat Imam menganggapnya tak paham soal pertanyaan.
“Mohon maaf Bu Afifah, apa yang saya tanyakan jauh dari apa yang disampaikan. Saya tanya tentang KUA PPAS, ternyata jawabannya juga tidak tepat. Karena mekanismenya tidak tahu, sehingga membuat program akan ngawur,” ucap Imam.
Imam juga merasa Afifah tidak mengetahui tentang APE, padahal itu program pusat terkait peran perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG).
“Ibu Afifah juga tidak tau apa itu APE. Padahal ini merupakan anugerah bagi Kota Depok terhadap kondisi perempuan. Padahal dia sebagai calon perempuan, tetapi ternyata tidak mengetahui tentang itu. Begitu menurut saya, mudah-mudahan ke depan, Depok akan lebih Maju, Berbudaya dan Sejahtera,” tukasnya.
Sementara itu, pertanyaan – pertanyaan dari Paslon nomor urut 1 dilalap abis oleh Paslon nomor 2, dengan memaparkan fakta-fakta dan data berupa penghargaan yang telah diterima oleh Pemkot Depok selama Idris menjabat Wali Kota Depok periode lalu.
Perlu diketahui, sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.
Sedangkan 100-0-100, merupakan program ketersediaan 100 persen air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen fasilitas sanitasi serta drainase, di seluruh wilayah Indonesia. Program ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 3 tahun 2014-2019.
APE adalah sebuah penghargaan, sekaligus bentuk apresiasi pemerintah atas komitmen dan peran, para pemimpin K/L dan Pemda, yang telah melaksanakan dimensi operasional pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan.
Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan memberikan penghargaan APE sejak tahun 2004.
Sedangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah, untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD), dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Lebih rinci, KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaianya.
Sementara itu, PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.
kabardepok.co.id – Pemuda-pemudi RW 04, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Depok mendukung dengan sepenuh hati Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok nomor urut 2, Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono (IBH) di Pilkada 2020 untuk melanjutkan program terbaik untuk Kota Depok.
“Mari sama-sama bangun kota tercinta kita yang aman dan damai, demi memajukan Kota Depok yang religius,” tutur Randika, selaku Ketua Pemuda RW 04, Kelurahan Kedaung kepada redaksi kabardepok.co.id, Minggu (04/10/2020).
Dirinya menjelaskan, kegiatan hari ini dalam rangka deklarasi memberikan dukungan penuh kepada Paslon Wali Kota Depok, Mohamad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam dikemas dalam acara Trip and Adventure.
“Tujuan pertamanya memberikan edukasi kepada rekan-rekan pemuda-pemudi bagaimana rasa kekompakan itu dapat mewujudkan sesuatu apa yang akan kita capai dan juga pentingnya memiliki rasa kebersamaan persaudaraan,” jelas Randika.
“Hidup ini luas, maka bergeraklah dari tempat kecilmu,” tandasnya.
kabardepok.co.id – Kamis (24/09/2020) KPU Kota Depok mengadakan Rapat Pleno pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon (paslon) Wali-Wakil Wali Kota Depok untuk pilkada, 9 Desember mendatang.
Dari hasil undian menetapkan pasangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono mendapakan nomor urut 2 dan pasangan Pradi Supriatna-Afifah Alia mendapatkan nomor urut 1.
“Alhamdulillah, seperti saya sudah sampaikan bahwa semua nomor itu sama. Insya Allah nomor 2 menandakan dua periode dan kemenangan buat kami,” tutur Idris.
Di samping itu, Imam Budi Hartono mengaku optimis, bahwa Kyai Idris bersama dirinya dapat melanjutkan Pemerintahan Kota Depok.
“Lanjutkan, Lanjutkan, Menangkan,” seru Imam Budi Hartono.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan, prosesi pengundian nomor urut paslon dilakukan sesuai protokol kesehatan.
“Kami tetap taat terhadap protokol kesehatan, makanya jumlah undangan pun kami batasi,” pungkasnya.
Untuk diketahui, selain pengundian penetapan nomor urut, juga dilakukan penandatanganan pakta integritas penerapan protokol kesehatan serta kampanye damai dan berintegritas.
kabardepok.co.id – Dukungan untuk pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Idris-Imam terus berdatangan. Tak tanggung-tanggung, mantan Wali Kota Depok, Badrul Kamal secara resmi ikut memberikan dukungan kepada Calon Wali Kota Depok, Mohammad Idris.
Hal itu terlihat jelas pada foto yang beredar di media sosial. Di mana Badrul Kamal terlihat mesra saat berfoto dengan Mohammad Idris sambil menunjukkan simbol dua periode lanjutkan untuk kepemimpinan Idris menahkodai Pemerintah Kota Depok (Pemkot Depok).
Juru bicara Mohammad Idris, Khairulloh Ahyari ketika dikonfirmasi membenarkan pertemuan tersebut.
“Iya betul, Pak Idris tadi bertemu dengan Pak Badrul,” tutur Khairulloh, Rabu (23/09/2020).
Khairulloh selaku Anggota DPRD FPKS Kota Depok menjelaskan, ada beberapa hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut.
”Alhamdulillah, beliau (Pak Badrul, red) berdoa dan memberikan dukungan untuk Pak Idris,” jelasnya.
Seperti diketahui, Badrul Kamal merupakan Wali Kota yang terbilang sukses dalam membangun Kota Depok pada periode 2000-2005.
Tak heran mantan Wali Kota yang dikenal dengan sebutan “BK” tersebut diberi julukan sebagai Bapak Pembangunan Kota Depok.
kabardepok.co.id – Pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok periode 2021-2026 Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono (Idris-Imam) secara resmi mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok diiringi oleh koalisi Tertata Adil dan Sejahtera (TAS), Minggu (06/09/2020).
Pada kesempatan itu, Mohammad Idris menyampaikan, Alhamdulillah pesyaratan dokumennya telah diterima oleh KPUD tanpa terkecuali, dan sebagai buktinya telah diberikan tanda terima dari KPUD.
“Saya juga sudah meminta kepada para pendukung maupun warga masyarakat Depok untuk tidak melakukan kerumunan disaat pendaftaran seperti saat ini. Terima kasih pula kepada KPUD dan koalisi Tertata Adil dan Sejahtera (TAS) yang telah bekerja sama dan memberikan kontribusinya di tengah suasana pandemi Covid-19. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar hingga 9 Desember 2020 dengan mengutamakan protokol kesehatan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Depok, Nana Sobarna mengatakan, bahwa seusai pandaftaran calon, selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 penetapan calon, keesokan harinya pada tanggal 24 September 2020 pengundian nomor peserta calon, dua hari kemudian (26/09/2020) masa kampanye selama 71 hari hingga tanggal 5 Desember 2020.
“Pastinya tahapan-tahapan yang ditentukan oleh KPU telah dilalui oleh para paslon. Mohon doanya agar pilkada ini berjalan lancar tanpa terkendala,” katanya.
