kabardepok.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok telah menunjuk 60 fasilitas kesehatan (faskes) untuk melayani pemberian vaksinasi Covid-19. Faskes tersebut terdiri dari 38 Puskesmas, 20 Rumah Sakit (RS) Swasta, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok, dan RS Bhayangkara Brimob.
“Sudah ditetapkan 60 faskes yang akan melayani pemberian vaksinasi Covid-19,” tutur Kepala Dinkes Kota Depok, Novarita, Rabu (13/01/2021).
Dirinya menyebutkan, RS yang ditunjuk untuk memberikan vaksin Sinovac tersebut merupakan RS yang mampu melayani pasien Covid-19.
“Untuk RS, Klinik Polres atau TNI, dan klinik swasta yang belum bisa ditetapkan sebagai tempat vaksinasi, akan berjejaring dengan Puskesmas wilayah untuk bekerja sama melaksanakan vaksinasi,” paparnya.
Novarita menambahkan, sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) telah dilatih sebagai vaksinator. Seluruhnya berasal dari perwakilan tenaga kesehatan di faskes yang sudah ditunjuk untuk melayani vaksinasi.
“Sudah dilatih 60 orang dan sedang dalam pelatihan sebanyak 192 orang. Dengan demikian, total sebanyak 252 vaksinator dari 60 faskes di Kota Depok,” tandasnya.
kabardepok.co.id – Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Pancoran Mas (Panmas) membuka layanan hotline pengaduan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan respon cepat terhadap penanganan pasien Covid-19 di wilayah setempat.
Kepala UPTD Puskesmas Pancoran Mas, Sih Mahayanti menyampaikan, pihaknya menyediakan dua nomor pengaduan untuk masyarakat di Kelurahan Depok dan Pancoran Mas. Bagi warga Kelurahan Depok dapat menghubungi via Whatsapp ke nomor 081389163852, sedangkan warga Kelurahan Pancoran Mas 081281792509.
“Layanan hotline ini untuk masyarakat melaporkan adanya kasus Covid-19 di wilayah, dan akan memudahkan kami menindaklanjuti aduan tersebut,” tutur Mahayanti, Rabu (13/01/2021).
Dirinya menjelaskan, selain menangani pasien terkonfirmasi positif, UPTD Puskesmas Panmas juga melakukan pelacakan (tracing) terhadap orang-orang yang kontak erat dengan pasien tersebut.
“Aduan harus mencantumkan format nama, alamat, usia, dan keperluan atau kronologis kasus harus jelas. Setelah itu akan kami jadwalkan untuk mengikuti Swab PCR,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, dalam melakukan tracing, pihaknya dibantu tenaga kesehatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sehingga proses tracing pun dapat dilakukan dengan maksimal.
“Kami dapat tambahan empat personel tenaga BNPB sampai Maret mendatang, Alhamdulillah, sangat membantu proses penanganan kasus,” tukasnya.
kabardepok.co.id – Kelurahan Ratujaya, Kecamatan Cipayung memprioritaskan kegiatan infrastruktur pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun ini. Pasalnya, di wilayah tersebut membutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai.
“Tiga tahun terakhir ini wilayah Ratujaya sangat butuh pembangunan infrastruktur yang menunjang, serta perbaikan Fasum yang sifatnya permanen. Seperti, peningkatan jalan maupun pembuatan turap,” tutur Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Ratujaya, Pandu Rista Pratama, Rabu (13/01/2021).
Dirinya menyebutkan, peningkatan infrastruktur dirasa perlu, mengingat banyaknya fasilitas yang rusak akibat bencana alam. Di antaranya turap ambrol, longsor, keretakan yang terjadi pada jalan lingkungan, drainase yang kurang berfungsi optimal sehingga menyebabkan banjir, dan lain sebagainya.
“Memang anggaran infrastruktur yang diberikan tidak sebesar anggaran untuk kegiatan sosial budaya. Maka dari itu, kami akan ajukan usulan ke anggota DPRD guna mengakomodir kegiatan yang tidak tercover,” paparnya.
Dirinya berharap, ke depan ada peningkatan anggaran untuk infrastruktur sehingga jumlahnya bisa setara dengan anggraran sosial budaya. Dengan begitu, pembangunan di wilayah dapat maksimal.
“Semoga nanti, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) untuk biaya infrastruktur bisa naik, agar usulan pembangunan fisik bisa terealisasi dalam jumlah yang lebih besar,” tutupnya.
kabardepok.co.id – Kelurahan Cinangka memprioritaskan pembangunan fisik pada program yang mencakup beberapa wilayah pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2021. Salah satunya, dengan membangun drainase di Kali Enggram yang melintasi RW 03, RW 04 dan RW 05.
“Terutama masalah drainase di Kali Enggram yang melintas di RW 03, 04, dan 05,” tutur Lurah Cinangka, Naiman, Selasa (12/01/2021).
Dirinya menyebutkan, selain drainase yang menjadi prioritas Kelurahan Cinangka yaitu program yang tertunda di tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Selain itu, permasalahan kesehatan juga menjadi perhatian, masyarakat ingin Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menambah ruang atau lokasi isolasi mandiri.
Naiman mengharapkan, program yang telah direncanakan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sebab, program tersebut merupakan hal yang prioritas dan dibutuhkan masyarakat Cinangka.
“Semoga semua yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Kita di wilayah berkewajiban mengusulkan program-program tersebut untuk dibahas pada Musrenbang tingkat kecamatan dan kota,” tukasnya.
kabardepok.co.id – Kelurahan Cilodong menerima sejumlah usulan dari masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2021 yang digelar hari ini. Dari puluhan proposal yang masuk, salah satunya adalah usulan pada sektor perikanan yaitu budidaya ikan cupang dan lobster.
Lurah Cilodong, Mohammad Yanih menuturkan, pihaknya telah menerima 24 proposal usulan rencana kegiatan dari masyarakat. Budidaya ikan cupang dan lobster akan didorong untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan non fisik tahun 2022.
“Kami sangat menyambut baik usulan tersebut. Budidaya ikan cupang dan lobster sangat potensial saat ini,” tutur Mohammad Yanih usai kegiatan Musrenbang di Kantor Kelurahan Cilodong, Selasa (12/01/2021).
Dirinya menjelaskan, budidaya ikan cupang dan lobster berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab, prosesnya cukup mudah dan tidak membutuhkan lahan yang besar.
“Saat ini kita tahu penduduk semakin banyak tapi lahan berkurang. Kalau ikan cupang dan lobster bisa manfaatkan pekarangan rumah saja,” jelasnya.
Mohammad Yanih menambahkan, budidaya ikan cupang dan lobster merupakan usulan dari Karang Taruna (Katar) Kelurahan Cilodong. Nantinya mereka yang akan mengelola peternakan ikan tersebut di RW 08.
“Dulunya pernah ada budidaya jangkrik namun tidak ada yang kelola. Mudah-mudahan budidaya ikan dan lobster di bawah naungan Katar dapat berkembang,” tukasnya.
kabardepok.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan melakukan peluncuran atau launching vaksin Covid-19 pada Kamis 14 Januari mendatang. Launching tersebut dilakukan setelah pelaksanaan vaksinasi nasional oleh Pemerintah Pusat yang dimulai 13 Januari besok.
“Untuk Kota Depok, launching vaksinasi Covid-19 dilakukan di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RS UI) sesuai jadwal yang ditetapkan Pemerintah Pusat,” tutur Wali Kota Depok, Mohammad Idris usai inspeksi kesiapan dan simulasi vaksinasi Covid-19 di RS UI, Selasa (12/01/2021).
Dirinya menyebutkan, Kota Depok telah siap melaksanakan vaksinasi Covid-19.
“Tentunya dari segi perencanaan, baik dari sisi tempat pemberian vaksinasi dan sumber daya manusia (SDM), tenaga kesehatan maupun calon penerima vaksin,” paparnya.
Mohammad Idris melanjutkan, saat launching nanti akan dilakukan pemberian vaksin ke Aparatur Sipil Negara (ASN), kepolisian, dan TNI. Selain itu juga diberikan untuk tenaga kesehatan, komunitas sosial, Satuan Tugas (Satgas) Pemerintah, serta masyarakat rentan lainnya.
“Tahap awal pemberian vaksin Covid-19 ini saat launching, untuk jumlahnya masih dalam tahapan pendataan,” lanjutnya.
Dirinya memastikan vaksin Covid-19 tersebut aman. Pasalnya, vaksin tersebut telah mendapatkan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Masyarakat tidak perlu khawatir karena vaksin ini sudah resmi mendapatkan izin dan halal,” tandasnya.
kabardepok.co.id – Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung menjadi perhatian khusus dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2021, khususnya terkait program pemberdayaan masyarakat.
“Prioritas kami untuk tahun depan, lebih kepada ekonomi sosial budaya. Terutama program pemberdayaan masyarakat,” tutur Lurah Pondok Jaya, Mulyadi, Senin (11/01/2021).
Dirinya menyebutkan, untuk pagu anggaran Musrenbang Kelurahan Pondok Jaya tahun ini sebesar Rp 2,5 miliar. Nilai ini dibagi dalam dua program utama.
“Untuk program fisik seperti sarana dan prasarana sebesar Rp 1 miliar. Sementara Rp. 1,5 miliar untuk pemberdayaan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, pembangunan infrastruktur masih menjadi primadona dalam usulan Musrenbang. Namun, kegiatan pemberdayaan masyarakat juga dinilai perlu untuk pengembangan SDM,” paparnya.
Mulyadi menambahkan, program yang telah dirumuskan bisa kembali dimatangkan. Dengan begitu, pengawasan dan pelaksanaannya bisa berjalan maksimal.
“Mudah-mudahan, pembangunan di Pondok Jaya secara ekonomi, sosial dan budaya bisa berjalan sesuai rencana,” tandasnya.
kabardepok.co.id – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Ety Suryahati mengimbau masyarakat untuk melestarikan lingkungan dengan aktif melakukan penanaman pohon. Imbauan ini disampaikan bertepatan dengan Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Januari.
“Akhir-akhir ini banyak warga yang mengajukan permohonan penebangan pohon, karena takut angin. Padahal pohon punya andil dalam pertumbuhan manusia yaitu sebagai penyedia oksigen dan mengurangi kandungan karbondioksida (CO2) dalam air,” tutur Ety Suryahati, Senin (11/01/2021).
Dirinya menyebutkan, banyaknya permintaan penebangan pohon dari warga, membuat DLHK Kota Depok mewajibkan masyarakat untuk mengganti pohon yang ditebang dengan menanam bibit kembali.
“Penebangan pohon masih kita pertimbangkan. Jika masih bisa dipangkas, maka kami rampingan saja,” paparnya.
Ety juga mengingatkan masyarakat untuk menyayangi pohon dengan cara tidak memaku. Sebab, bisa mengakibatkan pohon rapuh dan rawan tumbang.
“Pohon jangan dipaku untuk iklan atau informasi apapun karena itu bisa menyakiti dan membuat pohon mudah rapuh,” tukasnya.
kabardepok.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 443/18/Kpts/Dinkes/Huk/2021 pada 9 Januari 2021. SK tersebut mengenai Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran, Kafe, Rumah Makan, Warung, dan Usaha Sejenisnya.
Dalam SK termaktub perpanjangan ketujuh pembatasan jam operasional tersebut dilaksanakan dengan beberapa ketentuan. Adapun untuk pelayanan makan di tempat dengan kapasitas pengunjung sebesar 25 persen hingga pukul 19.00 WIB. Selanjutnya, untuk pelayanan dibawa pulang (take away) hingga pukul 21.00 WIB.
Kemudian, untuk perpanjangan ketujuh pembatasan kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenisnya ini berlaku selama 14 hari terhitung sejak 11 – 25 Januari 2021. Dan, dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 19.
Dalam hal ini, sesuai keputusan Wali Kota Nomor 443/503/Kpts/Dinkes/Huk/2020 tentang Ketujuh Pembatasan Kegiatan Usaha Restoran, Kafe, Rumah Makan, Warung, dan Usaha Sejenisnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
kabardepok.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok melakukan penutupan pelayanan selama dua hari, mulai 11 hingga 12 Januari 2021. Meski layanan tatap muka ditiadakan, Disdukcapil tetap membuka pelayanan melalui WhatsApp.
“Penutupan layanan tatap muka merupakan upaya kami untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Sebab, terdapat pegawai yang terkonfirmasi positif, sehingga kami harus memberlakukan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) di sebagian karyawan,” tutur Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widayatti, Minggu (10/01/2021).
Dirinya menjelaskan, penutupan yang dilakukan hanya di loket. Namun, pelayanan online tidak mengalami kendala, sehingga pengiriman dokumen kependudukan secara online seperti kartu keluarga dan akta bisa secara online dengan format PDF.
“Masyarakat Depok, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0811-166-864 untuk mengurus keperluan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). Mengurus dari rumah lebih praktis dan mudah, terlebih demi menjaga kesehatan di masa pandemi,” jelasnya.
“Kecuali KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA), kami akan atur ulang waktu pengambilan dimulai pada Rabu (13/01). Penutupan yang dilakukan juga untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengikuti Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dari pemerintah,” sambungnya.
Nuraeni menambahkan, Disdukcapil juga akan menyiapkan loket tembahan untuk pengambilan KIA dan KTP elektronik. Serta layanan pindah datang.
“Kami akan maksimalkan dan memastikan pelayanan siap kembali. Sterilisasi kantor Disdukcapil akan dilakukan,” tutupnya.
